WARGA LAMPUNG | LAMTIM — Para petani masih mengeluhkan persoalan permainan harga hasil panen. Pasalnya, petani menilai biaya tanam yang tinggi dan hasil panen yang didapatkan terlalu rendah sehingga membuat petani merugi.
Belum lagi harga pupuk yang membumbung tinggi saat proses tanam sehingga keuntungan semakin kecil.
Demikian diungkapkan para petani di Sribawono Lampung Timur saat Ida Ida Jaya, calon anggota DPR RI Dapil 2 Provinsi Lampung dari Partai PAN Nomor urut 9 berdialog dengan para petani.
Ida Jaya merupakan perwakilan dari Daerah pemilihan yang mencakup Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.
"Prioritas saya adalah mensejahterakan petani. Saya tidak tega melihat perjuangan mereka namun hasil yang diperoleh tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Ida.
Saat ini puluhan hektare areal pertanian di Lampung Timur termasuk Sribawono banyak yang tidak produktif. Sebab kemarau berkepanjangan maka petani tidak memiliki sumber air yang cukup untuk mengairi sawahnya.
"Sebenarnya dana pemerintah itu banyak. Jika dana tersebut digelontorkan untuk mensejahterakan petani dengan membuat program salah satunya membuat sumur bor. Tentu saja kemanfaatannya sangat dirasakan oleh petani. Satu sumur bor itu biaya pembuatannya kisaran Rp7 juta hingga Rp15 jutaan saja. Tidak terlalu mahal. Jadi kalau kemarau begini ketersediaan air untuk pengairan sawahnya bisa terjaga," kata Ida lagi.
Lebih jauh dikatakan Ida bahwa petani sangat berharap ada perhatian dari pemerintah agar kondisi petani dapat Sejahtera. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan sehingga nasib petani bisa menjadi lebih baik.
“Dari dialog ini saya paham bahwa mereka minta ada perlindungan dari pemerintah. Dalam hal ini, ada kepastian hasil panen tani. Jangan sampai ketika panen harga anjlok,” kata Politikus PAN ini.
Menurut Ida, pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di saat petani membutuhkannya. Bahkan, Kartu Tani juga tidak efektif karena saat digunakan tidak bisa akibat terjadi kelangkaan.
"Kondisi itu semakin sulit saat petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan dan para petani tetap produktif," pungkas Ida menutup pembicaraan.(Haris Munandar)
