Kelas Menengah Indonesia: Hidup Makin Mahal, Naik Kelas Makin Sulit
Font Terkecil
Font Terbesar
Oleh: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH.
Dulu, menjadi bagian dari kelas menengah di Indonesia identik dengan hidup yang mulai stabil. Bisa mencicil rumah, menyekolahkan anak lebih tinggi dari orang tuanya, punya kendaraan pribadi, sesekali liburan, dan masih bisa menabung di akhir bulan. Namun belakangan, gambaran itu perlahan mulai berubah.
Di banyak kota besar, terutama Jakarta dan kota penyangga, semakin banyak keluarga kelas menengah yang merasa hidupnya “jalan di tempat”. Gaji memang masih masuk tiap bulan, tetapi biaya hidup bergerak jauh lebih cepat. Harga makanan naik, biaya sekolah meningkat, sewa dan cicilan makin berat, sementara rasa aman secara ekonomi justru menurun.
Secara kasat mata, mall masih ramai dan kafe tetap penuh. Namun di balik itu, banyak keluarga mulai mengurangi pengeluaran diam-diam. Ada yang menunda beli rumah, mengurangi nongkrong, menahan liburan, bahkan mulai lebih sering menghitung ulang isi keranjang belanja sebelum ke kasir.
Fenomena ini bukan sekadar soal gaya hidup yang berubah. Ada persoalan sosial-ekonomi yang lebih dalam: kelas menengah Indonesia mulai menghadapi tekanan struktural.
Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih berjalan. Tetapi pertumbuhan itu tidak selalu terasa merata. Banyak pekerjaan baru tercipta, namun sebagian besar berada di sektor informal atau pekerjaan fleksibel dengan pendapatan yang tidak stabil.
Lulusan perguruan tinggi sekarang menghadapi situasi yang berbeda dibanding satu dekade lalu. Gelar sarjana tidak lagi otomatis menjamin pekerjaan mapan. Banyak anak muda bekerja kontrak, berpindah-pindah proyek, atau masuk ekonomi digital yang terlihat modern tetapi minim kepastian jangka panjang.
Di sinilah persoalan kelas menengah menjadi penting dalam perspektif sosial dan politik ekonomi.
Kelas menengah selama ini bukan hanya kelompok konsumtif yang menopang pusat perbelanjaan dan industri jasa. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial. Mereka membayar pajak, membiayai pendidikan anak, menciptakan usaha kecil, menjaga konsumsi domestik, dan menjadi penghubung antara negara dengan masyarakat luas.
Dalam kajian lama mengenai Kelas Menengah di Indonesia: Tinjauan Sosial-Ekonomi, Nancy K. Suhut menjelaskan bahwa kelas menengah Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembangunan karena berperan sebagai perantara antara negara dan masyarakat.
Menariknya, penelitian tersebut sudah menyinggung bahwa sejak lama kelas menengah Indonesia sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan kebijakan negara. Artinya, ketika ekonomi melambat atau biaya hidup meningkat, kelompok ini termasuk yang paling cepat merasakan tekanan.
Yang terjadi hari ini seolah membenarkan hal tersebut.
Di tengah harga kebutuhan yang terus naik, banyak keluarga kelas menengah mulai hidup lebih hati-hati. Mereka masih terlihat “aman”, tetapi sebenarnya semakin dekat dengan kerentanan ekonomi. Satu PHK, satu anggota keluarga sakit, atau satu krisis kecil saja bisa mengubah kondisi finansial rumah tangga secara drastis.
Karena itu, istilah “kelas menengah rentan” mulai semakin relevan di Indonesia.
Masalahnya bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal rasa aman sosial. Banyak orang merasa bekerja lebih keras dibanding sebelumnya, tetapi sulit mendapatkan peningkatan kualitas hidup yang nyata. Mobilitas sosial yang dulu terasa mungkin, sekarang mulai terasa berat.
Dari sudut politik ekonomi, kondisi ini juga penting dibaca lebih serius. Dalam banyak negara, kelas menengah biasanya menjadi penyangga stabilitas politik sekaligus motor perubahan sosial. Ketika kelompok ini tumbuh, ekonomi cenderung stabil dan optimisme publik meningkat.
Tetapi ketika mereka mulai tertekan, rasa frustrasi sosial perlahan ikut naik. Kondisi itu bisa terlihat dari meningkatnya keresahan terhadap isu lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, pajak, pendidikan, hingga perumahan.
Bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi pesimistis, tetapi karena tekanan ekonomi semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Persoalan lain yang mulai terlihat adalah munculnya paradoks digital. Di media sosial, gaya hidup modern tampak semakin mudah dijangkau.
Namun di dunia nyata, banyak orang justru hidup dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya.
Orang bisa terlihat “mapan” di Instagram, tetapi sebenarnya hidup dari gaji ke gaji.
Itulah sebabnya isu kelas menengah tidak bisa hanya dibaca lewat angka pertumbuhan ekonomi. Ada dimensi sosial, psikologis, bahkan politik yang ikut bergerak di dalamnya.
Jika kelas menengah terus melemah, dampaknya bukan hanya konsumsi yang turun. Negara juga berisiko kehilangan kelompok produktif yang selama ini menjadi penyangga ekonomi nasional.
Karena itu, tantangan pemerintah hari ini bukan semata menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan rasa aman sosial.
Lapangan kerja formal, upah yang layak, pendidikan terjangkau, transportasi publik yang baik, dan harga kebutuhan pokok yang stabil jauh lebih penting bagi kelas menengah dibanding sekadar angka statistik makro.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi apakah masyarakat merasa hidupnya benar-benar bergerak maju.
Dan bagi banyak kelas menengah Indonesia hari ini, pertanyaan itu mulai terasa semakin sulit dijawab. (*)
