WargaLampung.com | LAMPUNG — Pekerjaan Infrastruktur Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung diduga berkolusi antara penyedia jasa (Kontraktor) dan Pengguna Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran/ kepala dinas), pasalnya pada pekerjaan rehabilitasi air pasok dan / atau buang dengan nilai pekerjaan 989.703.195 yang berlokasi di Kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur sudah dilakukan serah terima pekerjaan akhir (PHO), ungkap Ashari Hermansyah selaku Ketua Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) dalam relese yang disampaikan ke redaksi, pada senin (18/23).
Pihaknya menyesalkan satuan kerja dinas perikanan dan kelautan yang tidak merealisasikan hasil temuannya selama dilokasi pekerjaan Yang tidak sesuai spesifikasi, Ia sebutkan ada item pekerjaan yang signifikan untuk benar-benar dilakukan pergantian material seperti pekerjaan pasangan karpet HDPE yang terpasang dan terbentang ditengah kolam dengan volume tebal tidak sesuai spesifikasi dibawah angka diameter 0,5 mm, pengurangan volume pasangan pasir, pemasangan dinding talud batu belah dengan mortal beton yang tidak merata, dan juga volume saluran box yang tidak sesuai spesifikasi, terangnya.
Sebelumnya, MTM Lampung sudah menyampaikan surat konfirmasi kepada Dinas kelautan dan perikanan provinsi lampung sebanyak 2 kali dan dalam jawaban klarifikasi yang disampaikan dinas tersebut tidak relevan dengan hasil investigasi, pihaknya manambahkan selain disampaikan oleh dinas terkait.
Ia juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada BPK lampung dan Inpektorat lampung, yang kemudian akan disampaikan kepada aparat penegak Hukum, dikarenakan ada indikasi mengarah tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
Selain Dinas Perikanan dan kelautan provinsi lampung, menurut dia ada juga dinas ketahanan pangan, Tanaman pangan dan hortikultura provinsi Lampung dengan kasus yang serupa, dan pernah disebutkan juga dalam pemberitaan sebelumnya terutama terdapat 9 pekerjaan yang sudah dilakukan investigasi:
1. Rehab ruang laboratorium benih
2. Penyediaan sarana pengairan
3. Rehab ruang penilaian varietas
4. Rehab ruang penyimpanan benih
5. Rehab ruang sertifikasi benih
6. Rehab gudang prosesing benih upb palas
7. Rehab pagar (LPHP TRIMURJO)
8. A.Rehab ruang isolasi/identifikasi bakteri (LPHP TRIMURJO)
B.Rehab ruang isolasi/identifikasi cendawan (LPHP TRIMURJO)
9. Rehab ruang kantor (LPHP TRIMURJO)
Ashari juga sebutkan kedua instansi tersebut juga sama-sama berpotensi melakukan dugaan praktek-praktek kolusi selain Wanprestasi. (red/01)
